Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan, pembayaran hutang beras pemerintah ke perseroan sedang dalam proses. Seperti diketahui, hutang beras pemerintah ke Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebesar Rp 16 triliun.

“Dalam proses Inshaallah segera. Kalau uangnya nggak ada kita nggak bisa melakukan kegiatan segera kan,” ujarnya saat ditemui CNBC Indonesia, Kamis (21/12).

Sebelumnya, Mantan https://citykas138.com/ Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyampaikan bahwa pihaknya telah melaporkan kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani soal hutang pemerintah kepada Perum Bulog sebesar Rp16 triliun.

“Sudah, kemarin saya sudah laporkan. Kemarin, Pak Menko juga menyampaikan kepada Pak Presiden, ada Bu Menkeu juga,” ungkap pria yang akrab disapa Buwas saat ditemui di Kompleks DPR RI Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Agar pemerintah membayar utang tersebut, Bulog diharuskan melakukan audit. Buwas bilang proses audit sedang dilakukan. “Nah ini tinggal menunggu dari hasil perhitungannya (audit) BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan),” imbuhnya.

Sebagai informasi, hutang pemerintah kepada Bulog tersebut merupakan tagihan untuk urusan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP).

Saat ditanyai kapan target yang diberikan Perum Bulog untuk pemerintah melunasi hutang tersebut, pria yang akrab disapa Buwas menyebut hutang senilai Rp16 triliun itu akan selesai dibayarkan di tahun 2023 ini.

“Ya pokoknya (target dibayarkan) tahun ini lah selesai,” ujarnya.

“Insyallah (akan dilunasi seluruhnya Rp16 triliun). Kemarin Bu Menkeu menyampaikan demikian, karena uang sudah ada, tinggal audit dari BPKP saja,” tambahnya.

Adapun tahapan pembayarannya, kata Buwas, setelah diaudit oleh BPKP pemerintah akan langsung membayarkan hutangnya tersebut ke Perum Bulog senilai Rp16 triliun.